TANAM PAKSA

Pada awal abad ke-19, Pemerintah Belanda defisit anggaran untuk biaya perang, baik perang di negeri Belanda maupun untuk membiayai Perang Diponegoro. Johanes van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, menerapkan Sistem Tanam Paksa atau cultuurstelsel untuk memperoleh anggaran.

Johanes van den Bosch. (sumber foto: Lawang Sewu)

Tahun 1830 sistem tanam paksa diterapkan yang mewajibkan penduduk desa menyisihkan 20% dari tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, di antaranya: kopi, teh, tebu, dan nila (indigo). Yang tidak memiliki lahan, wajib bekerja pada kebun-kebun pemerintah Hindia Belanda selama 66 hari dalam setahun. Hasil panennya dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan. Pada awalnya sistem Tanam Paksa diberlakukan di wilayah Jawa saja.

Tanam paksa dapat mewujudkan hasil bumi yang berlimpah, yang menghasilkan uang yang sangat banyak. Atas keberhasilannya, van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada tanggal 25 Desember 1839.

Baca Juga: Benteng Vredeburg

Akibat adanya sistem tanam paksa, rakyat sangat menderita, mereka kekurangan lahan untuk menanam padi, dan waktu bekerja mereka melebihi dari waktu yang seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan kelaparan yang menimbulkan korban jiwa yang besar, seperti yang terjadi di Cirebon (1844), Demak (1848), dan Grobogan (1849).

Edward Douwes Dekker, seorang Residen di Lebak, Serang, Banten, dengan nama samaran Multatuli, menulis buku berjudul Max Havelar diterbitkan tahun 1860. Buku tersebut antara lain menulis tentang penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh Tanam Paksa, sehingga orang-orang Belanda menjadi terbuka akan keburukan sistem Tanam Paksa.

Sistem Tanam Paksa dihapuskan.

Wolter Robert baron van Hoëvell. (sumber foto: wikipedia)

Baron van Hoevel, seorang menteri di Hindia Belanda, kritikus yang paling keras terhadap cultuurstelsel, ia berpendapat bahwa sistem tersebut tidak bermoral dan tidak efektif secara ekonomi dan ia mendukung sistem kepemilikan pribadi.

Baca Juga: De Tjolomadoe

Isaac Dignus Fransen van de Putte (sumber foto : wikipedia)

Isaac Dignus Fransen van de Putte, administratur perkebunan gula di Situbondo, kemudian menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1863 diangkat menjadi Menteri Jajahan. Pada masa jabatan pertama, ia menghapuskan tanam paksa.

Dengan adanya berbagai kritik maka Cultuurstelsel kemudian dihentikan dengan dikeluarkan UU Agraria tahun 1870 dan UU Gula tahun 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia.

Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%A4c_Dignus_Fransen_van_de_Puttehttps://brainly.co.id/tugas/14141561#readmore
https://id.wikipedia.org/wiki/Wolter_Robert_van_Ho%C3%ABvell
Yuli Hapsari
Yuli S